raperda ketertiban umum

11 September, 2007 § 3 Comments

penduduk dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil, maupun menjadi orang yang menyuruh orang lain melakukan aktivitas itu.
link : 101 larangan dalam raperda ketertiban umum

gue antara setuju dan ga setuju dengan adanya raperda mengenai ketertiban umum ini.

  1. pertama, pemda dki terlalu ngurusin remah remah, sehingga inti permasalahan kenapa ada pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil itu ada nggak kepikiran.
  2. kedua, saking detailnya jobdesc yang tercantum dalam peraturan itu, hingga banyak yang terlewat, masa’ gak ngitung :
    1. orang yang minta duit di U-turn (polisi cepek),
    2. timer (orang yang sering mintain duit di tempat bus/metromini/mikrolet ngetem),
    3. tukang parkir yang gak resmi (resmi tapi duitnya malah masuk kantong sendiri, gak berkarcis),
    4. dan banyak lainnya lah
  3. ketiga, sebelum ngurusin ketertiban umum, urusin dululah ketertiban diri sendiri. masa’ di jalan kebon sirih di depan kantor gubernur itu, mobil parkir make dua lajur jalan!
Advertisements

§ 3 Responses to raperda ketertiban umum

  • Memang budaya malu masih belom bener2 di implementasikan :D. Kebijakan tumpang-tindih masih marak.. satu yang masih dilupakan dalam eradikasi kemiskinana adalah – pengembangan usaha kecil dan pengawasan pembangunan desa tertinggal belum maksimal dan/atau salah-urus.. itulah kenapa berduyun2 mereka di lintasan perempatan kota itu.. :)

  • isnuansa says:

    yang point 2 masih bisa ditambah 2.5. retribusi masuk terminal juga lari kemana? 2.6 petugas yg kerjaannya nyetopin truk, mobil bak atau puso untuk dimintai uang keamanan. dll.

    yang dibutuhkan adalah soludi untuk mengentaskan kemiskinan melalui pembukaan lapangan kerja baru yang bisa mengalihkan “orang2 jalanan” itu dari pekerjaan asalnya mengemis, mengamen dan dagang asongan.

  • DWI says:

    peraturan ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UUD 1945 dimana disana diatur fakir miskin dan anak2 terlantar dijamin oleh negara dan sama sekali bukan jalan keluar yang tepat karena ini akan menimbulkan permasalahan baru kedepannya. ini disebabkan pemerintah hanya mengeluarkan peraturan yang tidak memberikan solusi yang kongkrit kepada si miskin, dan jelas pemerintah hanya memperhatikan rakyatnya yang berada di kelas ekonomi keatas tanpa melihat rakyat yang berada banyak digaris kemiskinan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading raperda ketertiban umum at Jakarta's byte bite.

meta

%d bloggers like this: